Dwi Sulistiyani, Retno (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH DI KECAMATAN NGAGLIK. S1 thesis, UNY.
|
Text
Halaman Depan.pdf Download (385kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (64kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (151kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (52kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (54kB) | Preview |
|
|
Text
Lampiran.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
RINGKASAN SKRIPSI.pdf Download (114kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik, mengetahui bagaimana implmentasi pemanfaatan tanah di kecamatan Ngaglik, mengetahui hambatan yang dialami dalam implementasi pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik dan solusi mengatasi hambatan dalam implementasi pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji mengenai implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan crosschek. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) izin pemanfaatan Tanah di Kecamatan Ngaglik sebagian besar adalah IPPT dan lahan rumah tinggal. Dalam implementasipemanfaatantanah di KecamatanNgaglik, dipengaruhi adanya fakor-faktor: a) mekanismeperizinan, b) pemanfaatantanah, c) bangunan yang tidak sesuai dengan izin peruntukkannya atau fungsinya, d) standar harga e) permasalahan ekonomi, f) pengawasan dan g) pemberian sanksi. (2) Hambatan yang sering dihadapi dalam pemberian izin adalah hambatan terdapat dalam internal badan, sistem perangkat yang mendukung yang belum memadai dengan tuntutan untuk kemudahan dalam informasi tentang tanah dan pemanfaatan slim perizinan dan pemohon sering terhambat dalam hal masalah persyaratan administrasi. (3) Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah terhadap pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik Perbaikan dalam internal instansi, mengadakan sosialisasi, adanya kompensasi untuk daerah yang menjadi kawasan atas sebagai daerah yang dimanfaatkan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemanfaatan Tanah
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum |
Depositing User: | Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS |
Date Deposited: | 30 Jul 2015 00:21 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 01:29 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24013 |
Actions (login required)
View Item |