ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

MOHAMMAD HASBI, ASH SHIDDIQY (2012) ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL. S1 thesis, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text
1-10412145003.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1-10412145003.pdf

Download (60kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2-10412145003.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 5-10412145003.pdf

Download (72kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LAMPIRAN-10412145003.pdf

Download (20MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah jika dilihat dari: (1). Rasio Kemandirian, (2). Rasio Derajat Desentralisasi fiskal, (3). Rasio Indeks Kemampuan rutin, (4). Rasio Keserasian, (5). Rasio Pertumbuhan. Penelitian dilaksanakan di DPKAD Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data meliputi: (1). Rasio Kemandirian yang menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada dana ekstern, (2). Rasio Derajat desentralisasi fiskal yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan, (3). Rasio Indeks Kemampuan Rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin, (4). Rasio keserasian yang menggambarkan keseimbangan antara alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan, (5). Rasio Pertumbuhan yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: (1). Rasio Kemandirian rata-ratanya sebesar 8.79% masih berada diantara 0%-25% yang berarti kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih sangat kurang, (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada pemerintahan Kabupaten Bantul masih dalam skala antara 0%-10% yaitu sebesar 8.07% yang berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam mendukung otonomi daerah khususnya dalam membiayai pembangunan daerah, (3). Rasio Indeks Kemampuan Rutin pada pemerintahan Kabupaten Bantul masih dalam skala interval antara 0%-20% yaitu sebesar 11.98%, dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam membiayai pengeluaran rutin, (4). Rasio Keserasian antara pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan yaitu sebesar 68.79% dan 31.21%, (5).Rasio Pertumbuhan Rata-rata secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yakni PAD sebesar 17.78%, TPD sebesar 15.02%, Belanja Rutin sebesar14.65%, dan Belanja Pembangunan sebesar 38.93%, namun belum cukup untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul karena rata-rata pertumbuhannya sangat sedikit. Dengan melihat hasil analisis kelima rasio tersebut, maka perkembangan kemampuan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih kurang.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Ilmu Sosial > Ekonomi > Akuntansi
Perpustakaan
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Pendidikan Akuntansi > Akuntansi
Perpustakaan
Depositing User: Eprints
Date Deposited: 29 Nov 2012 00:50
Last Modified: 29 Jan 2019 17:19
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/7977

Actions (login required)

View Item View Item