Implementasi Kebijakan Penataan Pasar tradisional (Studi kasus : Renovasi Pasar Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)

Ningrum, Hanny Maida (2016) Implementasi Kebijakan Penataan Pasar tradisional (Studi kasus : Renovasi Pasar Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan). S1 thesis, FIS.

Slideshow (Skripsi Digital) Skripsi Full 12417141039.swf Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pasar tradisional (studi kasus: renovasi pasar Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan) serta kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Nambuhan, Kepala Sub.bagian Kekayaan Desa, Kasubid. Penanggulangan Kemiskinan, Sekertaris Inspektorat Kabupaten Grobogan, Pengelola Pasar Desa Nambuhan, Pengumpul Uang Perbaikan pasar Desa Nambuhan, para pedagang dan masyarakat disekitar pasar Desa Nambuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaksi menurut Milles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pasar tradisional (studi kasus: renovasi pasar Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan) belum dapat berjalan dengan optimal, hal ini terlihat dari (1) tidak adanya perdes sebagai pedoman dalam mengelola pasar, serta ketidaktahuan dan ketidakikutsertaan para pengelola pasar terkait kegiatan renovasi pasar Desa Nambuhan. (2) Tidak adanya perpaduan sumber-sumber yang diperlukan meliputi sumberdaya maupun sumber aktor, (3) kompleksnya hubungan kausalitas yang terjadi, (4) pelaksanaan dari kebijakan yang tidak sesuai dengan konsep awal, (5) tidak adanya pemahaman terhadap tujuan, komunikasi, koordinasi, penempatan tugas-tugas dengan benar, (6) penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Kendalanya yaitu (1) tidak adanya transparansi yang jelas baik itu masalah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan maupun bentuk dan ukuran bangunan yang jelas kepada para pedagang. (2) Kurangnya SDM pihak Inspektorat Kabupaten Grobogan dalam proses pengawasan. (3) Tidak ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa Nambuhan dengan Bapermas. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Renovasi Pasar Desa Nambuhan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Administrasi Publik
Depositing User:	Admin Administrasi Negara FIS
Date Deposited:	04 Aug 2016 01:03
Last Modified:	30 Jan 2019 10:12
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/38632

Actions (login required)

View Item