Evaluasi Sistem Penganggaran SMP

Sugito, Sugito (2012) Evaluasi Sistem Penganggaran SMP. S3 thesis, UNY.

Text disertasi-sugito-037126019.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

SMP merupakan jenjang pendidikan dasar, termasuk dalam sasaran wajib belajar sembilan tahun. Sesuai dengan UUD 1945, UU Sisdiknas, PP Wajib Belajar, semua biaya pendidikan program wajib belajar sembilan tahun ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kenyataan di lapangan belum berjalan sesuai dengan perundangan, bahkan perlakuan terhadap SMP negeri dan SMP swasta berbeda, dalam pemberian dana, dalam penyediaan sumber daya manusia, maupun fasilitas yang diberikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penganggaran SMP. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Apakah Pemda Kabupaten/Kota sudah menyediakan dana untuk program wajib belajar dan pendidikan di SMP, (2) Apakah dana BOS yang dianggarkan oleh pemerintah dengan satu variabel jumlah siswa di tiap sekolah sudah tepat, (3) Apakah dana yang dianggarkan oleh pemerintah, dan pemerintah daerah telah mencukupi kebutuhan sekolah, (4) Bagaimana strategi sekolah dalam mencukupi pendanaan sekolah, dan (5) Apakah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat ditingkatkan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, pemilihan sampel secara purporsive. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul. Di Kota Yogyakarta dengan sampel empat sekolah, yaitu SMPN 5 Yogyakarta (RSBI), SMPN 9 Yogyakarta (SSN), SMPN 11 Yogyakarta (Sekolah Potensial), dan TD Kumendaman (Sekolah Swasta). Di Kabupaten Gunungkidul dengan sampel SMPN 1 Karangmojo (RSBI), SMPN 1 Ponjong (SSN), SMPN 1 Nglipar (Sekolah Potensial), dan SMP PGRI Semanu (Sekolah Swasta). Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, studi dokumen, rekaman arsip, dan observasi ke lapangan. Analisis data dilaksanakan dengan kompilasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, analisis SWOT, dan focus group discussion. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pemerintah kabupaten/kota telah menganggarkan dana untuk pendidikan, khususnya di SMP sesuai dengan kemampuan daerah. Terdapat perbedaan pendanaan dari pemda kabupaten/kota untuk SMP negeri dan SMP swasta. (2) Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana BOS menggunakan satu variabel saja yaitu jumlah siswa kurang tepat, perlu ada variabel lain yaitu jumlah siswa dalam rombongan belajar dan PDRB provinsi. (3) Dana bantuan pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pendidkan di SMP belum mencukupi. (4) Setiap SMP memiliki strategi dalam mencukupi dana pendidikan, ada SMP negeri yang menarik dana dari orang tua siswa untuk pelayanan pendidikan, ada SMP negeri yang tidak menarik dana dari orang tua siswa walaupun kekurangan dana. Semua SMP RSBI menarik dana dari orang tua untuk mencukupi kebutuhan sekolah. Semua sekolah swasta menarik dana dari orang tua siswa sesuai dengan kemampuan wali siswa. (5) Selama dana yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum mencukupi, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dengan cara menanggung sebagian biaya pendidikan dapat dilaksanakan, dengan cara subsidi silang dan melalui musyawarah. Berdasarkan hal tersebut di atas, agar anggaran pendidikan di SMP dapat terjamin, diperlukan kebijakan sharing anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, dan masyarakat dalam perundangan.

Item Type:	Thesis (S3)
Uncontrolled Keywords:	pembiayaan pendidikan, wajib belajar, anggaran SMP
Subjects:	Pendidikan > Pendidikan Menengah
Divisions:	Sekolah Pascasarjana (SPS) > Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Depositing User:	Users 57 not found.
Date Deposited:	25 Apr 2016 03:37
Last Modified:	05 Oct 2022 01:49
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/31736

Actions (login required)

View Item