IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH DI KECAMATAN NGAGLIK

Dwi Sulistiyani, Retno (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PEMANFAATAN TANAH DI KECAMATAN NGAGLIK. S1 thesis, UNY.

[img]
Preview
Text
Halaman Depan.pdf

Download (385kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (15kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (64kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (151kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (52kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (184kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (54kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Lampiran.pdf

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
RINGKASAN SKRIPSI.pdf

Download (114kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik, mengetahui bagaimana implmentasi pemanfaatan tanah di kecamatan Ngaglik, mengetahui hambatan yang dialami dalam implementasi pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik dan solusi mengatasi hambatan dalam implementasi pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji mengenai implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi yang diuji keabsahannya dengan crosschek. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) izin pemanfaatan Tanah di Kecamatan Ngaglik sebagian besar adalah IPPT dan lahan rumah tinggal. Dalam implementasipemanfaatantanah di KecamatanNgaglik, dipengaruhi adanya fakor-faktor: a) mekanismeperizinan, b) pemanfaatantanah, c) bangunan yang tidak sesuai dengan izin peruntukkannya atau fungsinya, d) standar harga e) permasalahan ekonomi, f) pengawasan dan g) pemberian sanksi. (2) Hambatan yang sering dihadapi dalam pemberian izin adalah hambatan terdapat dalam internal badan, sistem perangkat yang mendukung yang belum memadai dengan tuntutan untuk kemudahan dalam informasi tentang tanah dan pemanfaatan slim perizinan dan pemohon sering terhambat dalam hal masalah persyaratan administrasi. (3) Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah terhadap pemanfaatan tanah di Kecamatan Ngaglik Perbaikan dalam internal instansi, mengadakan sosialisasi, adanya kompensasi untuk daerah yang menjadi kawasan atas sebagai daerah yang dimanfaatkan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemanfaatan Tanah

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Depositing User: Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS
Date Deposited: 30 Jul 2015 00:21
Last Modified: 30 Jan 2019 01:29
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/24013

Actions (login required)

View Item View Item