Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M.Si (2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENATAAN TOKO MODERN BERJARINGAN NASIONAL DI KABUPATEN SLEMAN DALAM KAJIAN EKONOMI POLITIK. [Experiment/Research]
|
Text
Full Text.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perencanaan penataan atau pembatasan toko modern di kabupaten Sleman dalam studi ekonomi politik. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 13 dan 45/2010 dan Perda No.28/2012. Hingga saat ini banyak toko modern di Kabupaten Sleman yang tidak sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Ruang dan Perizinan, hal ini menunjukkan bahwa implementasi tidak berhasil atau kurang ditegakkan. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengidentifikasi implementasi kebijakan perencanaan penataan toko modern berjaringan nasional di Kabupaten Sleman; (2) mengetahui peran pemerintahan lokal dalam implementasi kebijakan tersebut; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan agar implementasi dapat berjalan dengan baik. Metode kualitatif, studi kasus dan analisis kebijakan digunakan untuk mengeksplorasi, menganalisis dan melakukan intepretasi data-data penelitian. Analisis EVR congruence, teori pilihan publik dan pilihan rasional, kebijakan rasional elit (top down) dan deliberatif (bottom up) menjadi fokus utama kajian ekonomi politik kebijakan publik dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional kurang berjalan dengan baik disebabkan kurangnya sinergi environment resources and value (EVR) akibat implementasi yang bersifat pilihan rasional san top down; (2) peran pemerintah dapat dikatakan sebagai regulator (pembuat aturan saja) yang ditunjukkan dengan formulasi dan implementasi yang kurang melibatkan partisipasi kelompok kepentingan seperti LSM dan masyarakat akhirnya kebijakan menjadi kurang pro poor dan pro public (3) rekomendasi implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik yaitu dengan mensinergikan EVR, implementasi yg bersifat bottom up dan deliberatif, mereposisi peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan kelompok untuk mengawal dan advokasi kebijakan sehingga kebijakan pro poor dan pro publik.
| Item Type: | Experiment/Research |
|---|---|
| Additional Information: | LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR 2013 |
| Uncontrolled Keywords: | kebijakan publik, ekonomi politik, pemerintah lokal, tradisionalmodern |
| Subjects: | LPPM |
| Divisions: | LPPM - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| Depositing User: | LPPM UNY |
| Date Deposited: | 07 Jul 2015 01:43 |
| Last Modified: | 07 Jul 2015 01:43 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/22790 |
Actions (login required)
 |
View Item |