PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KABUPATEN TEMANGGUNG

Anita, Oni Imas (2015) PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KABUPATEN TEMANGGUNG. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

Other (FIS Digital) Skripsi Full 11417141024 Oni Imas Anita.swf - Published Version Download (20MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kabupaten Temanggung sebagai perwujudan dari penerapan perundang-undangan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian meliputi pegawai di Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung serta Manajer Pelaksana dan karyawan CV. Prima Karya Abadi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, kategorisasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 di Temanggung belum efektif. Pengawasan penerapan SMK3 oleh pemerintah dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggung pada Unit Pengawasan Ketenagakerjaan. Langkah-langkah pengawasan tersebut meliputi: 1) Penyusunan rencana kerja, 2) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, 3) Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif, dan 4) Pelaporan hasil pemeriksaan. Dalam penerapan SMK3 di Temanggung terdapat berbagai hambatan baik dari perusahaan maupun dari pengawas ketenagakerjaan. Hambatan penerapan SMK3 dari perusahaan yaitu 1) Keterbatasan Anggaran; 2) Keterbatasan SDM; 3) Kemampuan perusahaan yang berbeda-beda. Sedangkan hambatan yang ditemui pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan penerapan SMK3 adalah 1) Kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan dan; 2) belum adanya instrumen khusus pengawasan SMK3. Pemberian sanksi kepada perusahaan yang belum menerapkan SMK3 belum berjalan efektif karena pemerintah menilai adanya efek domino pada perekonomian di Temanggung. Kata kunci : Pengawasan, Pemerintah, SMK3.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Umum > Penelitian Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Administrasi Publik
Depositing User:	Admin Administrasi Negara FIS
Date Deposited:	28 Apr 2015 07:25
Last Modified:	29 Jan 2019 21:48
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/17715

Actions (login required)

View Item