PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PERIZINAN GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN KULON PROGO

., Ekawati (2016) PELAKSANAAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PERIZINAN GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, FIS.

Slideshow (Skripsi Digital) Skripsi Full 12401241037.swf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 1) pelaksanaan asas akuntabilitas dalam pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu guna mewujudkan good governance di Kabupaten Kulon Progo, 2) kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan asas akuntabilitas guna mewujudkan good governance di kabupaten Kulon Progo, 3) upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendala yang terjadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive dan diperoleh enam subjek penelitian, yaitu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan, Kepala Sub Bidang Perizinan BPMPT Kabupaten Kulon Progo, dan tiga Masyarakat pengguna layanan perizinan di BPMPT Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) pelaksanaan asas akuntabilitas pada pelayanan perizinan di BPMPT belum terlaksana dengan maksimal, terbukti dari keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal dan kenyamanan lingkungan. 2) kendala-kendala yang dihadapi BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan asas akuntabilitas adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, beban kerja yang tidak diiringi dengan jumlah pegawai yang mencukupi, Sumber Daya Manusia yang masih kurang secara kuantitas dan kualitas. 3) upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah pemanfaatan mobil dinas mobil dinas untuk melakukan penjemputan izin, melakukan pengangkatan tenaga honorer serta dikutsertakannya pegawai BPMPT untuk mengikuti pelatiha bimbingan teknis yang diadakan oleh Depdagri dan BKPM setiap tahunnya dan upaya pelayanan izin secara online. Kata kunci : asas akuntabilitas, pelayanan perizinan, good governance

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Depositing User:	Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS
Date Deposited:	03 Aug 2016 01:04
Last Modified:	30 Jan 2019 10:10
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/38315

Actions (login required)

View Item