Sujartono, Sony (2011) Efektifitas Koalisi Partai PAN dan Golkar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Yogyakarta Periode 2006-2011. S1 thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL.
|
Text
Abstrak.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (225kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (510kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (697kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (150kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (290kB) | Preview |
|
|
Text
daftar tabel.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
kata pengantar.pdf Download (182kB) | Preview |
|
|
Text
kerangka berfikir.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text
Transkrip record.pdf Download (223kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan proses interaksi dan kontribusi koalisi Partai PAN dan Golkar dengan Walikota di pemerintahan Kota Yogyakarta dalam kontek legislasi, anggaran dan pengawasan, (2) implikasi divided government terhadap efektifitas jalannya pemerintahan di Kota Yogyakarta, (3)strategi politik Walikota untuk mengatasi adanya divided government dalam pemerintahan kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan naturalistik. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Subjek penelitian adalah Pemerintah Kota Yogyakarta (2006-2011), Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009 dan 2009-2011, anggota Fraksi PAN dan Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta 2004-2009 dan 2009-2011, serta anggota tim pemenangan Koalisi Rakyat Jogja. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross check. Kemudian teknik analisis data mencakup reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, pemaparan data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; (1) interaksi dalam konteks legislasi, Perda yang ditetapkan semuanya berasal dari usulan eksekutif, sedang Fraksi PAN dan Golkar belum mengoptimalkan penggunaan hak inisiatifnya. Konsekuensinya, sebuah Perda menjadi tidak aspiratif bagi Fraksi ataupun DPRD dan mengindikasikan tidak bekerjanya sistem penyerapan aspirasi dalam tubuh fraksi. Interaksi dalam konteks anggaran pola penganggaran yang diterapkan oleh Walikota Yogyakarta berbasis pada satuan kerja yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendekatan kinerja yang digunakan ini berarti setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Pengisolasian peran Partai PAN dan Golkar dalam penyusunan draf RAPBD merupakan sebuah langkah kehati-hatian dari Walikota untuk mereduksi politik transaksional. Interaksi dalam konteks pengawasan, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Partai (Fraksi) PAN dan Golkar terpola menjadi dua; pengawasan individu (non-parlemen) dan pengawasan oleh Fraksi melalui lembaga DPRD (parlemen). (2) Divided government yang terjadi dalam pemerintahan Kota Yogyakarta tidak mempengaruhi kestabilan kondisi politik. Walikota dan DPRD Kota Yogyakarta sampai saat ini terlihat sejalan dan selaras baik dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, anggaran, hingga pengawasan. Bahkan dapat dikatakan pemerintahan Kota Yogyakarta senyap dari konflik. (3) Dalam kondisi Walikota Kota Yogyakarta mempunyai dukungan politiknya yang rendah dari DPRD (divided government), ada tiga politik akomodasi (strategi politik) yang digunakan yaitu komunikasi dan koordinasi, kegiatan Tinjauan Bersama, serta kepemimpinan.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum |
| Depositing User: | Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS |
| Date Deposited: | 14 Jul 2015 02:08 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 01:07 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/23435 |
Actions (login required)
 |
View Item |