Kariemah, Ni'mal (2014) KEBIJAKAN POLITIK TENTANG AGAMA KIIONGHUCU DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDOIYESIA SEJAK PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURAHMAN WAIIID. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.
|
Text
1. HALAMAN DEPAN 10401241038.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
2. ABSTRAK 10401241038.pdf Download (132kB) | Preview |
|
|
Text
3. BAB I 10401241038.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text
4. BAB II 10401241038.pdf Download (321kB) | Preview |
|
|
Text
5. BAB III 10401241038.pdf Download (179kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB IV 10401241038.pdf Download (315kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB V 10401241038.pdf Download (165kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan alasan agama Khonghucu dikembalikan posisinya sebagai salah satu agama di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid; (2) mengetahui implikasi pemberlakuan Keputusan Presiden(Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2000 pasca pemerintahan Abdurahman Wahid; dan (3) mendeskripsikan peran negara melindungi dan menjamin hak-hak etnis Tionghoa yang beragama Khonghucu di Indonesia pasca keluarnya Keppres RI Nomor 6 Tahun 2000. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari informan yang sesuai dengan situasi sosial yang diteliti dengan penentuannya menggunakan teknik purposive. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian meliputi tokoh atau elit agama Khonghucu di Indonesia, tokoh atau aktivis bidang agama yang paham tentang kebijakan politik agama Khonghucu di Indonesia, pelaku atau saksi sejarah proses pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967, dan pemerintah atau birokrat yang mengurusi bimbingan dan pelayanan masyarakat Khonghucu di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa sebab keluarnya Keppres RI No. 6 Tahun 2000 karena faktor yuridis dan faktor dari Gus Dur. Faktor yuridis, berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mendasari bahwa penyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Sedangkan faktor dari Gus dur yaitu faktor kedekatan dan pemahaman Gus Dur terhadap persoalan agama Khonghucu, serta pemikiran Gus Dur tentang pluralisme, humanisme, dan multikulturalisme. Implikasi pemberlakuan Keppres RI Nomor 6 Tahun 2000 pasca pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid mengalami proses yang berkelanjutan dan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemenuhan hak-hak sipil umat Khonghucu mulai terjadi akselerasi. Sedangkan peran negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak sipil maupun kelembagaan agama Khonghucu yaitu dengan dibentuknya Bimas Khonghucu yang mengurusi pelayanan dan bidang pendidikan agama Khonghucu. Peran pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak-hak sipil umat Khonghucu masih belum optimal karena belum terbentuknya Ditjen Agama Khonghucu. Kata kunci: kebijakan, agama khonghucu, pemerintahan
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Umum > Penelitian Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum |
Depositing User: | Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS |
Date Deposited: | 20 May 2015 03:36 |
Last Modified: | 29 Jan 2019 22:34 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18975 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |