Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal.

Kande, Fredrik Abia and Sugiyono, Sugiyono (2020) Model Proses Kebijakan Pendidikan Menengah Berbasis Daerah Tertinggal. S3 thesis, Program Pascasarjana.

Text disertasi-fredrik abia kande-16704261003.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk: (1) menganalisis proses kebijakan pendidikan menengah; (2) menganalisis kelemahan proses kebijakan pendidikan menengah; (3) mengembangkan model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal; (4) menguji keefektivan, keefisienan, dan kepraktisan model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kebijakan dengan metode research and development dari Borg and Gall. Pada tahap penelitian menggunakan metode pengumpulan data wawancara, angket, dokumentasi, dan observasi. Tahap pengembangan menggunakan metode pengumpulan data FGD dan angket. Subjek penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Keabsahan data diuji dengan kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability. Pengujian data menggunakan teknik statistik deskriptif (perhitungan persentase), dengan membandingkan nilai capaian dengan nilai standard dan pedoman penafsiran persentase. Penelitian ini menghasilkan: pertama, proses kebijakan pendidikan menengah yang dilaksanakan di Provinsi NTT menunjukkan tahap-tahap yang berbeda tergantung pada jenjang kebijakan. Jenjang kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, mengacu kepada UU Nomor 12/2011. Jenjang kebijakan penjelas/teknis mencakup perumusan kebijakan, pengesahan, sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Kedua, kelemahan proses kebijakan selama ini yakni, pada tahap penetapan agenda karena alas an dana, pemerintah belum berani memunculkan agenda spesifik, belum ada mekanisme dialog dan perdebatan untuk memunculkan isu sesuai aspirasi dan kespesifikan daerah tertinggal. Tahap perumusan, input kebijakan umumnya merujuk kepada perintah dan kewenangan urusan provinsi. Tahap sosialisasi, oleh karena ketiadaan struktur UPT wilayah, sehingga sosialisasi kebijakan dan koordinasi menjadi tidak memenuhi tingkat keefektivan, sekalipun menggunakan media sosial. Tahap implementasi, dengan rentang kendali yang besar mengakibatkan pembinaan dan pengembangan mutu sekolah kurang maksimal. Tahap evaluasi, bentuk pelaporan masih bersifat informatif, belum mengungkapkan dimensi evaluatif, serta kurang kompatibel dengan tolok ukur RPJMD. Ketiga, model yang dikembangkan meliputi tujuh tahap: penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengendalian kebijakan, keberlanjutan kebijakan. Nilai kebaruan (novelty) model meliputi: a) tahapan proses kebijakan; b) input kebijakan; c) agenda kebijakan afirmatif; d) implementasi uji coba (tanpa sanksi); e) deskripsi tugas; f) pelibatan stakeholder kebijakan termasuk lembaga yudikatif; g) dan adanya rekognisi satuan pendidikan. Keempat, model yang dikembangkan telah diuji keefektivan dengan nilai 90,86% dalam ketegori kelayakan sangat baik, nilai keefesienan sebesar 85,35% dalam kategori kelayakan sangat baik. Nilai kepraktisan sebesar 80,68% dalam kategori kelayakan baik.

Item Type:	Thesis (S3)
Uncontrolled Keywords:	berbasis daerah tertinggal, pendidikan menengah, proses kebijakan
Subjects:	Pendidikan > Manajemen Pendidikan
Divisions:	Sekolah Pascasarjana (SPS) > Program Pascasarjana > Manajemen Pendidikan
Depositing User:	Perpustakaan Pascasarjana
Date Deposited:	18 Mar 2021 07:34
Last Modified:	28 May 2021 04:58
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/70236

Actions (login required)

View Item