Apryanto, Rivaldi (2018) Reaksi Sultan Muhammad Sirajuddin terhadap Kontrak Politik Kolonial tahun 1886-1945. S1 thesis, FIS.
Full text not available from this repository.Abstract
Reaksi Sultan Muhammad Sirajuddin di Kesultanan Dompo terhadap kontrak politik Kolonial adalah sebagai bentuk reaksi atas kebijakan politik Kolonial. Reaksi ini mengakibatkan Sultan harus diasingkan dan menjadikan Kesultanan Dompo bergabung dengan Kesultanan Bima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji (1) Kondisi sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kesultanan Dompo; (2) Sultan Muhammad Sirajuddin melakukan penentangan terhadap Kontrak Politik Kolonial; (3) Dompo pasca Pengasingan dan Meninggalnya Sultan Muhammad Sirajuddin. Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Pertama heuristik, merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua kritik sumber (verifikasi), merupakan tahap penilaian dan pengujian terhadap sumber sejarah sehingga diketahui otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Ketiga interpretasi, merupakan tahap penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah yang meliputi analisis dan sintesis. Keempat historiografi,merupakan tahap terakhir untuk menyajikan semua rangkaian fakta sejarah dalam bentuk karya sejarah secara kronologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penandatangan perjanjian kontrak antara Kesultanan Dompo dan VOC 1669 menjadi awal dari kekuasaan kolonial di Dompo. Perjanjian tersebut masa Hindia-Belanda dilanjutkan sebagai kontrak politik panjang antara Belanda dan Sultan Muhammad Sirajuddin di Kesultanan Dompo tahun 1886 dan 1905, menimbulkan penentangan oleh Sultan Dompo. Hal ini berkaitan dengan isi kontrak yang menurutnya merugikan kesultanan. Atas reaksi Sultan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh Belanda agar Sultan Dompo ini tunduk salah satunya menggunakan strategi politik devide in emperadalam pewarisan tahta. Strategi ini berhasil dan kemudian membuat Sultan Muhammad Sirajuddin diasingkan bersama kedua putranya. Pasca pengasingan dan meninggalnya Sultan, keadaan Kesultanan Dompo masa Jepang digabungkan dengan Kesultanan Bima hingga Kemerdekaan. Namun ketika Belanda kembali dan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), Kesultanan Dompo menuntut agar berotonomi kembali. Tuntunan ini diterima daengan dilantiknya Sultan serta dikembalikannya otonomi Kesultanan Dompo tahun 1947. Kata Kunci: Kesultanan Dompo, Sultan Muhammad Sirajuddin, Kontrak Politik Kolonial.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Sejarah |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Ilmu Sejarah |
| Depositing User: | Admin Pendidikan Sejarah FIS |
| Date Deposited: | 24 Oct 2018 00:02 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 17:22 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/60762 |
Actions (login required)
 |
View Item |