PERJUANGAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN DALAM MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA 1912-1923

FEBRIYANTO, NUR (2017) PERJUANGAN POLITIK K.H. AHMAD DAHLAN DALAM MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA 1912-1923. S1 thesis, FIS.

[img]
Preview
Text
TAS HALAMAN DEPAN 13407141012.pdf

Download (953kB) | Preview
[img]
Preview
Text
TAS BAB I 13407141012.pdf

Download (571kB) | Preview
[img] Text
TAS BAB II 13407141012.pdf
Restricted to Registered users only

Download (524kB)
[img]
Preview
Text
TAS BAB III 13407141012.pdf

Download (482kB) | Preview
[img] Text
TAS BAB IV 13407141012.pdf
Restricted to Registered users only

Download (586kB)
[img]
Preview
Text
TAS BAB V 13407141012.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Ringkasan Skripsi 13407141012.pdf

Download (619kB) | Preview
[img]
Preview
Text
E-Jurnal 13407141012.pdf

Download (586kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya perhatian atas sejarah tokoh K.H. Ahmad Dahlan dalam bidang politik, yang sejak awal pendirian Muhammadiyah telah bersinggungan dengan politik. Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk: 1. Mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Ahmad Dahlan, 2. Mengetahui situasi politik awal abad 20, 3. Menganalisa dan mengetahui gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah tahun 1912-1923. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis melalui studi pustaka. Metode yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Heuristik, merupakan tahapan peneliti dalam mengumpulkan sumber, 2. Kritik sumber, merupakan tahapan untuk menyaring secara kristis sumber sejarah yang telah didapatkan, 3. Interpretasi, yaitu penafsiran fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan dan menurut kaidah yang sudah ditentukan, 4. Historiografi, yaitu tahap akhir peneliti dalam menyajikan semua fakta dalam sebuah tulisan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. K.H. Ahmad Dahlan dilahirkan pada tahun 1869 di Kauman Yogyakarta dengan nama Muhamad Darwis. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan (stagnasi), kebodohan, serta keterbelakangan. 2. Kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan situasi pada awal abad 20. Pemerintah Hindia Belanda menaruh kecurigaan terhadap para haji, karena para haji dianggap sebagai biang keladi pemberontakan yang pernah terjadi. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk menekan dan membatasi ruang gerak islam. 3. Gerakan politik K.H. Ahmad Dahlan dimulai ketika proses pengajuan badan hukum Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam merespons kebijakan politik ordonansi guru K.H. Ahmad Dahlan melalui utusannya untuk mencabut ordonansi guru tersebut. Kemudian kebijakan ordonansi haji, K.H. Ahmad Dahlan melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan perhajian, sehingga pada tahun 1922 Volksraad mengadakan perubahan bahan dalam ordonansi haji dan memunculkan Pilgrim Ordonantie 1922. Kata kunci: Perjuangan Politik, K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Ilmu Sosial > Sejarah
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Ilmu Sejarah
Depositing User: Admin Pendidikan Sejarah FIS
Date Deposited: 02 Nov 2017 00:52
Last Modified: 30 Jan 2019 15:31
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/53738

Actions (login required)

View Item View Item