Henrikus Wawan Kurniawan, Henrikus Wawan Kurniawan (2017) Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. S1 thesis, FIS.
|
Text
TAS HALAMAN DEPAN 13401241032.pdf Download (418kB) | Preview |
|
|
Text
TAS BAB I 13401241032.pdf Download (417kB) | Preview |
|
|
Text
TAS BAB III 13401241032.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
TAS BAB V DAN LAMPIRAN 13401241032.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Ringkasan Skripsi 13401241032.pdf Download (422kB) | Preview |
|
|
Text
e- JURNAL 13401241032.pdf Download (435kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif yang meliputi 4 (tiga) tahap, yakni: pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama meliputi; a) sebagai fasilitator, pemerintah memberdayakan dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan memfasilitasi pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan serta tokoh agama dalam program pemantapan cinta tanah air dan nasionalisme. b) sebagai koordinator, pemerintah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan FKUB, pengkoordinasian dengan instansi vertikal pemerintahan, pembinaan dan pengkoordinasian camat dan lurah dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) serta koordinasi terkait penyelesaian konflik. c) regulator, pemerintah menerbitkan surat ijin mendirikan bangunan rumah ibadah sesuai dengan rekomendasi FKUB. 2) Hambatan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama yakni; kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan meminimalisir terjadinya konflik sosial, minimnya distribusi anggaran FKUB dan pemberitaan media yang berlebihan. 3) Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut adalah rapat koordinasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kota Yogyakarta, rapat koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kota Yogyakarta, rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Intelejen Daerah (Forkominda) Kota Yogyakarta dan rapat rutin dengan Tim Terpadu Gangguan Sosial. Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Kota, Kerukunan Umat Beragama
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum |
| Depositing User: | Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS |
| Date Deposited: | 09 Oct 2017 00:31 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 15:18 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/53167 |
Actions (login required)
 |
View Item |