rumekti, Martyan Mita (2016) Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. S1 thesis, FIS.
Other (Skripsi Digital)
SKRIPSI 12413241016.swf Download (2MB) |
Abstract
Pernikahan usia dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki. Seperti halnya di Desa Plosokerep Kabupaten angka pernikahan usia dini selalu terjadi mengakibatkan pemerintah desa harus meminimalisir jumlah pernikahan usia dini. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan usia dini dan peran pemerintah Desa Plosokerep dalam menangani pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dijabarkan secara deskriptif dengan sumber data yang terdiri dari anak atau remaja yang melangsungkan pernikahan dini, pemerintah desa (pemerintah desa periode 2007 dan pemerintah desa periode 2016), serta pegawai Kantor Urusan Agama yang menjabat sebagai penghulu Kecamatan Terisi. Teknik pemilihan subyek yang digunakan adalah purposive sampling. Subyek penelitian yang diperoleh adalah 11 orang yang terdiri dari 6 anak atau remaja yang melangsungkan pernikahan dini, 4 pemerintah desa baik pemerintahan yang lama maupun yang baru dan 1 penghulu. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, serta analisis data menggunakan analisis interaktif Milles dan Huberman. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern. Faktor intern yang datang dari dalam yaitu keinginan dari individu itu sendiri sedangkan faktor ektern yaitu faktor ekonomi orang tua, faktor pendidikan, dan faktor orang tua atau keinginan dari orang tua. Padangan masyarakat tentang pernikahan dini di Desa Plosokerep adalah mempunyai pandangan yang positif karena hal tersebut sudah biasa terjadi. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa tentunya sangat menyayangkan anak-anak yang masih diusia sekolah harus memilih untuk menikah karena seharusnya anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut memicu pemerintah desa untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya pernikahan dengan cara, tahap awal dinasehati yang dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan, memotivasi orang tua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya, ditangguhkan buku nikah, memperketat aturan undang-undang perkawinan beserta sanksinya. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor yang melatarbelakangi, Peran Pemerintah
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Sosial > Sosiologi Antropologi |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Sosiologi |
Depositing User: | Admin Pendidikan Sosiologi FIS |
Date Deposited: | 01 Jul 2016 02:39 |
Last Modified: | 30 Jan 2019 09:48 |
URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/35882 |
Actions (login required)
View Item |