IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAANDI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

A., Mappatunru (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KESETARAANDI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT. S1 thesis, UNY.

[img] Text
MAPPATUNRU_11110244030.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan kesataraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan masalah-masalah apa saja yang mempengaruhinya, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar pada Bidang PLS Seksi Kesetaraan dan lembaga-lembaga pendidikan nonformal yang terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan instrumen utama adalah peneliti sendiri yang didukung dengan instrumen-instrumen pelengkap. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara menjaga ketekunan pengamatan dan menggunakan triangulasi berupa triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat masih memunculkan berbagai macam masalah. 2. Terdapat dua bentuk masalah dalam implementasinya yaitu; a) Masalah Struktural, yaitu masalah yang terkait dengan dinamika kinerja birokrasi pendidikan, seperti disposisi jabatan, kondisi SDM, diskriminasi jalur pendidikan, lemahnya standar keberhasilan, evaluasi yang kurang optimal, tidak adanya kebijakan khusus, dan keterbatasan dana; b) Masalah Kultural, yaitu masalah yang terkait dengan kondisi sosio-kultural masyarakat seperti anggapan bahwa, pendidikan tidak penting, pendidikan itu mahal, pendidikan kesetaraan adalah rendahan, kondisi psikis orang tua, dan kepasrahan pengelola PKBM terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat. 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut belum terlihat, dibuktikan dengan belum adanya kebijakan daerah yang sifatnya khusus untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan kesetaraan.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Pendidikan > Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Divisions: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) > Kebijakan Pendidikan
Depositing User: Admin Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP
Date Deposited: 09 Nov 2015 07:09
Last Modified: 30 Jan 2019 05:19
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/28080

Actions (login required)

View Item View Item