PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA JAMUS KAUMAN, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG

Sari, Lia Vebriana (2015) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA JAMUS KAUMAN, KECAMATAN NGLUWAR, KABUPATEN MAGELANG. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

Other (FIS Digital) SKRIPSI-08401241033.swf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peranan BPD Jamus Kauman dalam pembentukan Peraturan Desa. 2) Hambatan yang dihadapi BPD dalam menjalankan peranannya dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jamus Kauman Kabupaten Magelang dimulai bulan Juli sampai Agustus 2015. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, dengan subjek penelitian: Kepala Desa, Ketua BPD, 3 orang anggota BPD dan 4 warga masyarakat desa Jamus Kauman. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross-check. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu pengumpulan data, reduksi data, kategorisasi data, display data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Peranan BPD Jamus Kauman dalam pembentukan Peraturan Desa meliputi: a) Merencanakan Pembentukan Peraturan Desa Pemerintah Desa dan berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa. b) Membahas Rancangan Peraturan Desa, ikut mengoreksi dan memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan desa sebelum akhirnya ditetapkan menjadi rancangan Peraturan Desa. c) Menetapkan Rancangan Peraturan Desa, bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan dan mengesahkan rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 2) Hambatan BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, yaitu: a) Sumber Daya Manusia (SDM) BPD yang belum memadai. b) Koordinasi/komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa yang kurang baik. c) Ketersediaan sarana prasarana kerja anggota BPD yang kurang mendukung. d) Kesejahteraan anggota BPD yang masih rendah. e) Sebagian masyarakat yang masih bersikap apatis terhadap keberadaan BPD. Kata Kunci : Peranan, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Ilmu Sosial > Hukum Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Depositing User:	Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS
Date Deposited:	29 Oct 2015 01:19
Last Modified:	30 Jan 2019 04:54
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/27727

Actions (login required)

View Item