KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM PENERTIBAN BENGKEL UMUM

ROKHMAN, ARIF NUR (2014) KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM PENERTIBAN BENGKEL UMUM. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

[img]
Preview
Other (Depan)
1 HAL DEPAN.PDF - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
2 ABSTRAK.pdf

Download (625kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3 BAB I.pdf

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
4 BAB II.pdf

Download (10MB) | Preview
[img]
Preview
Text
5 BAB III.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
8 LAMPIRAN E.pdf

Download (341kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9 ringkasan.pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6 BAB IV.pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penertiban bengkel umum, implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam mcnata bcngkcl umum, scrta hambatan-hambatan dalam implcmcntasi kcbijakan mcnata bcngkcl umum . .Terris peneli!ian ini adalah deskriptiC kualitatir. Subjek penelilian sekaligus menjadi inCorman dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Tnlormalika Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana dalam proses penertiban bengkel unmm dan juga masyarakat atau pemilik bengkel umum yang terkena dampak penertiban. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam pcnditian ini digunakan cara cross check. Dalam cross check data, pcncliti mcnggunakan sumbcr data hasil wawancara dcngan Dinas Pcrhubungan Kabupatcn Cilacap dan pcmilik bengkel umum serta dari pera!uran-pera!uran !erkait. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penerliban bengkel umum di Kabupa!en Cilacap dituangkan dalan1 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 pasal 51 sampai dengan pasal 53 yang ketentuan lebih lanjut dituangkan dalan1 Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tcntang pctunjuk pclaksanaan pcnyclcnggaraan bcngkcl umum kcndaraan bcrmotor. lmplcmcntasi kcbijakan tcrscbut bcrjalan kurang maksimal dcngan masih sedikitnya bengkel yang lerdaCtar serla masih lemahnya Cungsi pengawasan dan pembinaan. Hamba!an yang dihadapi dalam implementasi kebijakan lersebul adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja yang ada dalan1 dinas tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kata kunci: Kcbijakan, Pcnet·tiban, Beugkel Umum

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Depositing User: Admin Pendidikan Kewarganegaraan FIS
Date Deposited: 06 Oct 2015 01:49
Last Modified: 30 Jan 2019 03:45
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/26629

Actions (login required)

View Item View Item