IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Ukan, Sukandar IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DI KOTA YOGYAKARTA DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH. S1 thesis, UNY.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (159kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cakupan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, efektifitas implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan di kota Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan serta mendeskripsikan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sejalan dengan reputasi kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kebudayaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Subyek penelitian, diantaranya: kepala dinas pendidikan, ketua dewan pendidikan, kepala sekolah, ketua komite sekolah, kepala dinas parawisata dan kebudayaan, ketua dewan kebudayaan, ketua sanggar budaya, serta seniman. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross chek. Analisis data mencakup reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Cakupan kebijakan dalam bidang pendidikan meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, sarana dan prasarana serta keuangan. Begitupun cakupan kebijakan dalam bidang kebudayaan meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, sarana dan prasarana serta keuangan. (2) Implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan bersifat hirarki, bersumber dari pusat dan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yaitu dinas pendidikan kota dan sekolah oleh bidang-bidang tertentu melalui program kerja. Implementasi kebijakan dalam bidang kebudayaan juga bersifat hirarki, bersumber dari pusat dan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yaitu dinas parawisata dan kebudayaan, sanggar budaya, seniman serta masyarakat oleh bidang-bidang tertentu melalui program kerja. (3) Dilihat dari indikator seperti; sumber daya, komunikasi, disposisi, serta struktur birokrasi, maka implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan di kota Yogyakarta sudah cukup efektif, walaupun dilihat dari SDM yang ada di dinas pendidikan kota Yogyakarta 70 % berasal dari non-pendidikan. Selain itu, hasil ujian nasional 2010 mengalami penurunan dari 92 % 2009 menjadi 86 % di 2010. SDM berpengaruh terhadap komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Apabila SDMnya sesuai maka dari segi komunikasi akan berjalan lancar, dari segi disposisi akan mudah menentukan arah kebijakan pendidikan, dan dari segi birokrasi maka akan tercipta pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini tentu bisa diatasi dan dioptimalkan dengan penempatan SDM yang lebih banyak di isi oleh orang-orang yang berasal dari kependidikan. Begitupun implementasi kebijakan dalam bidang kebudayaan sudah cukup efektif, walaupun dilihat dari SDM yang ada di dinas kebudayaan 90% berasal dari non-kebudayaan serta struktur birokrasi dan komunikasi di lapangan antara dinas parawista dan kebudayaan dengan seniman dan sanggar budaya nampak belum jelas. (4) Kendala internal dinas pendidikan kota Yogyakarta; kurangnya waktu untuk melaksanakan program kerja, SDM kurang bisa mengiringi perubahan kebijakan secara insidental yang begitu cepat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sedangkan kendala eksternal; tidak singkronnya antara regulasi pemerintah pusat dengan pemerintah kota dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Kendala internal dinas kebudayaan kota Yogyakarta; minimnya SDM, kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan kendala eksternal; kurangya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pelestarian budaya, tempat-tempat pelestarian budaya yang ada di kota Yogyakarta kurang luas dan kesejahteraan untuk budayawan dan seniman masih kurang. (5) Mengembangkan kebijakan pendidikan yang sejalan dengan reputasi kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan; kebijakan pendidikan harus berbasis pada budaya Yogyakarta, pemerintah kota Yogyakarta orientasinya tidak lagi bersifat melayani (service oriented), tetapi orientasinya melaksanakan permintaan masyarakat (demand oriented), membuat kebijakan pendidikan itu harus sesuai dengan keinginan (demand) dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan mengembangkan kebijakan kebudayaan yang sejalan dengan reputasi kota Yogyakarta sebagai kota budaya; kebijakan pemerintah kota Yogyakarta idealnya harus mengacu pada Kraton sebagai pusat kebudayaan Jawa. Pluralitas, budayawan dan seniman menjadi inspirasi bagi para pengmbil kebijakan kebudayaan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Ilmu Sosial > Administrasi Perkantoran
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Pendidikan Administrasi
Depositing User:	Sri Wahyuni
Date Deposited:	23 Jul 2012 03:58
Last Modified:	29 Jan 2019 15:02
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/2564

Actions (login required)

View Item