IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA KOTA YOGYAKARTA

Dhevi Agustin, Mahayuningtyas (2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI SMA NEGERI DAN SWASTA KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, UNY.

Text Dhevi Agustin Mahayuningtyas.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah dan faktor yang menghambat kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Pengawas SMA dan Staf Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang diambil secara purposive. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kajian dokumen. Data yang diperoleh dianalisis melalui reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah meliputi proses pengangkatan, pemerolehan sertifikat, penilaian akseptabilitas, masa tugas, mutasi dan pemberhentian kepala sekolah dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, baik dari pihak dinas pendidikan maupun calon kepala sekolah. (2) Terdapat perbedaan antara SMA Negeri dan SMA Swasta dalam prosedur proses implementasi kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, karena Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 ditujukan untuk Guru PNS. Yang berbeda hanya dalam surat keputusan pengangkatan kepala sekolah. (3) Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah yaitu: a) komunikasi antara pihak dinas pendidikan dan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, berupa perincian tugas dan motivasi yang diberikan oleh pihak dinas kepada kepala sekolah; b) Resources (sumber daya) berupa tingkat pendidikan calon kepala sekolah dan pengalaman yang dimiliki oleh calon kepala sekolah; c) Disposition (tanggung jawab) yang dimiliki oleh pihak dinas pendidikan dan calon kepala sekolah, tanggung jawab tersebut berupa kewenangan masing-masing peran dan gaya kepemimpinan; d) Struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah. Faktor penghambat dalam kebijakan tugas tamabahan guru sebagai kepala sekolah adalah ketika seorang guru yang diberikan tugas tambahan ditempatkan di sekolah yang kurang menerima dengan terbuka. Guru dan staf sekolah kurang menyukai kepala sekolah yang baru karena sifat dan perilakunya dipandang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma sekolah, seperti kurang tegas dan tidak bisa memberi keputusan yang tepat, sehingga pihak dinas pendidikan selalu menerima keluhan dari guru dan staf yang berada di sekolah tersebut. Kata Kunci : kebijakan pendidikan, tugas tambahan guru, kepala sekolah

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Perpustakaan
Divisions:	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) > Kebijakan Pendidikan
Depositing User:	Admin Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP
Date Deposited:	02 Jul 2015 13:50
Last Modified:	30 Jan 2019 00:35
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/22427

Actions (login required)

View Item