Singgih Bambang, Permadi (2014) PROSES PEMILIHAN UMUM 1955 DI INDONESIA. S1 thesis, UNY.
|
Text
BAB I.pdf Download (237kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (245kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (96kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (922kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (67kB) | Preview |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (731kB) | Preview |
|
|
Text
ringkasan.pdf Download (264kB) | Preview |
Abstract
Pemilihan umum 1955 merupakan pemilihan umum yang pertama kali diselenggarakan di negara Republik Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap yaitu pada tanggal 29 September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar baru. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi pemerintahan Indonesia sebelum pemilihan umum 1955, (2) mengetahui proses terjadinya pemilihan umum 1955 di Indonesia, (3) mengetahui hasil pemilihan umum 1955 di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowidjoyo. Tahap pertama adalah pemilihan topik sebagai kegiatan awal untuk menentukan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Tahap kedua adalah pengumpulan sumber yang didapat dari sumber tertulis yang diperoleh dari buku-buku di Perpustakaan dan juga dari Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Tahap ketiga adalah verifikasi yaitu kritik sejarah atau keabsahan sumber. Tahap keempat adalah interpretasi yang merupakan tahap penafsiran untuk mengkorelasikan data dari berbagai sumber. Tahap kelima adalah penulisan sejarah sebagai hasil dari penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi pemerintahan awal negara Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau parlementer gaya barat yang berakhir setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin. Pelaksanaan pemilihan umum yang pertama tahun 1955 diselenggarakan dalam tiga tahap kabinet yang berbeda yaitu kabinet Wilopo, Ali Sastroamidjojo dan Burhanudin Harahap. Pengesahan undang-undang pemilihan umum dilaksanakan pada masa kabinet Wilopo yang mengeluarkan Undang-Undang Dasar No.7 Tahun 1953 sebagai dasar hukum pemilihan umum. Kabinet Ali Sastroamidjojo melaksanakan tahap berikutnya yaitu kampanye pemilihan umum yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap pertama ketika disahkannya undang-undang pemilihan umum pada 4 April 1953. Tahap kampanye yang kedua yaitu ketika tanda gambar partai disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia pada tanggal 31 Mei 1954. Kabinet Burhanudin Harahap melaksanakan hari pencoblosan dan pemungutan suara yang dihadiri lebih dari 39 juta orang Indonesia. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65 persen dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya, memberikan suara secara sah menempatkan PNI, Masyumi, NU dan PKI sebagai empat besar pemenang pemilihan umum 1955. Kata kunci : Pemilihan Umum 1955, Undang-Undang Pemilihan Umum, Kabinet
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Sejarah |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | Admin Pendidikan Sejarah FIS |
| Date Deposited: | 28 Jun 2015 21:33 |
| Last Modified: | 30 Jan 2019 00:13 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/21750 |
Actions (login required)
 |
View Item |