IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI GURU SEKOLAH DASAR MENURUT PERATURAN BERSAMA 5 MENTERI TAHUN 2011 DI KOTA YOGYAKARTA

Hari, Setyowati (2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI GURU SEKOLAH DASAR MENURUT PERATURAN BERSAMA 5 MENTERI TAHUN 2011 DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, UNY.

Text Hari Setyowati.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: Implementasi kebijakan alih fungsi guru SD. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan alih fungsi guru SD. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri atas Kepala Dikdas, Kepala Dikmen, Staf bagian kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SD di tiap UPTD kota Yogyakarta, serta beberapa guru alih fungsi SD di kota Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebijakan PB 5 menteri menghasilkan suatu kebijakan bahwa guru yang kurang jam mengajarnya harus mau dipindahtugaskan maupun dimutasi. (2) Implementasi kebijakan alih fungsi guru SD di kota Yogyakarta terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan kota Yogyakarta dengan satuan pendidikan SD di kota Yogyakarta, terdapat 48 guru yang melakukan alih fungsi menjadi guru kelas. (3) Proses implementasi kebijakan alih fungsi melalui tiga tahapan yaitu penataan, pelaksanaan, dan pendanaan. Satuan pendidikan yang bertugas mendata dan menganalisis jumlah kebutuhan guru, selama proses penataan terdapat proses sosialisasi, hasil proses sosialisasi umumnya menolak adanya kebijakan ini. Proses pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, bertugas dalam hal sosialisasi terhadap kepala sekolah, pendaftaraan guru-guru yang ingin beralih fungsi, proses seleksi adanya uji kompetensi terhadap guru hingga dinyatakan lolos, dan proses pembinaan terhadap guru-guru alih fungsi. Proses pendanaan, diberikan kewenangan penuh terhadap Dinas Pendidikan untuk mengelolanya yang dibebankan pada APBD provinsi (4) Faktor pendukung adalah kelebihan dan kekurangan guru SD di kota Yogyakarta, adanya anggaran dari pemerintah, tenaga yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan, dan kebijakan dari pemerintah tentang tidak adanya pengangkatan guru baru. Sedangkan faktor penghambat adalah dalam hal akademis yakni guru alih fungsi sebagian kurang menguasai menjadi guru kelas, Kedua dalam hal administratis yakni guru alih fungsi yang telah tersertifikasi, tunjangan fungsionalnya tidak dapat cair karena tidak sesuai dengan mata pelajaran dalam sertifikat sebagai pendidik. Kata kunci : Alih Fungsi Guru, Guru SD.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	Perpustakaan Pendidikan > Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Divisions:	Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) > Kebijakan Pendidikan
Depositing User:	Admin Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP
Date Deposited:	26 Jun 2015 01:14
Last Modified:	30 Jan 2019 00:07
URI:	http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/21574

Actions (login required)

View Item