Surtini (2013) KOMUNITAS CINA DI YOGYAKARTA TAHUN 1946-1960: STUDI TENTANG KONDISI SOSIAL EKONOMI CINA DI YOGYAKARTA. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.
|
Text
COVER.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
pengesahan.pdf Download (266kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (271kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (107kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (188kB) | Preview |
Abstract
Kondisi sosial ekonomi orang Cina di Yogyakarta tahun 1946-1960 memprihatinkan. Cina Lokal banyak yang bekerja di bidang perdagangan, orang pribumi dianggap dianggap sebagai masyarakat tertindas karena tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi kegiatan perdagangan komunitas Cina di Yogyakarta. Tujuan penulisan ini: (1). Mengetahui kondisi masyarakat Yogyakarta dan eksistensi komunitas Cina di Yogyakarta. (2). Menganalisis status kewarganegaraan Cina di Yogyakarta tahun 1946-1960. (3). Mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi komunitas Cina di Yogyakarta tahun 1946-1960. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat langkah. Pertama adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber baik mengkaji buku-buku yang relevan, koran, serta wawancara dengan beberapa pihak. Langkah kedua adalah kritik sumber dimana penulis meneliti sumber yang diperoleh baik ekstern maupun intern sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan kritik sumber, tahap ketiga yaitu menafsirkan secara analisis atau sintetis dari bahan yang telah diperoleh sebagai tahap interpretasi. Tahap keempat adalah historiografi (penyajian) dimana pada penulis menyajikan hasil penafsiran tersebut secara kronologis dan deskriptif analitis dalam bentuk karya sejarah. Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa Jepang saat berkuasa di Yogyakarta pada tahun 1942-1945 membuat peraturan yang ditujukan untuk kepentingan dan usaha perang. Hal ini membuat masyarakat Yogyakarta mengalami kemunduran dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada masa pasca kemerdekaan status kewarganegaraan Cina ditentukan dengan istilah Cina WNA dan WNI. Badan pekerja KNIP mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan pada tanggal 10 April 1946, untuk berfikir pemerintah memberikan kesempatan sampai 1 April 1947, namun kesempatan berfikir ini diperpanjang sampai 1951 berdasar hasil keputusan KMB. Pada tahun 1960 masalah kewarganegaraan terselesaikan dengan ditandatanganinya persetujuan ganda antara Jakarta dan Peking. Cina di Yogyakarta banyak yang bekerja dibidang perdagangan. Berbagai kebijakan diberlakukan demi pembatasan perdagangan komunitas Cina antara lain: program benteng, peraturan wajib giling padi, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959. Kebijakan ini sangat menggoncangkan sendi-sendi kehidupan komunitas Cina, mereka tidak mampu memperkuat jaringan ekonominya di Yogyakarta. Kata Kunci: Komunitas Cina, sosial ekonomi, 1946-1960.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | Ilmu Sosial > Sejarah > Sejarah Modern |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | Admin Pendidikan Sejarah FIS |
| Date Deposited: | 26 May 2015 00:15 |
| Last Modified: | 29 Jan 2019 22:45 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19311 |
Actions (login required)
 |
View Item |