IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI DESA PULUHAN, TRUCUK, KLATEN

Yogi Widagdo, Wijayanto (2013) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI DESA PULUHAN, TRUCUK, KLATEN. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

[img]
Preview
Text
ai ki judul,kp,DI wes edit.doc.pdf

Download (465kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.doc.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.doc.pdf

Download (241kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.doc.pdf

Download (165kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.doc.pdf

Download (253kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.doc.pdf

Download (88kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.doc.pdf

Download (283kB) | Preview

Abstract

Penelitian tentang implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PNPM Mandiri Perdesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri Perdesaan) yang menjadi salah satu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Puluhan tempat penelitian berlangsung. Adapun wawancara dilakukan mulai BKM (Badan Keswasembadaan Masyarakat) serta masyarakat desa Puluhan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program PNPM mandiri Pedesaan di desa Puluhan cukup berhasil karena adanya partisipasi masyarakat dan petugas pelaksana. Akan tetapi, dalam implementasi PNPM Mandiri Pedesaan di desa Puluhan ini masih sebatas peningkatan dan perbaikan infrastruktur. Hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di desa Puluhan, Trucuk adalah masih kurangnya informasi kepada masyarakat desa Puluhan terkait bantuan usaha dalam program PNPM mandiri Pedesaan. Kurangnya informasi masyarakat terkait bantuan usaha dari program PNPM mandiri ini dapat dikarenakan; 1) memang tidak adanya sosialisasi itu, 2) kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan Oleh karena itu, peran dan fungsi dari pemerintah daerah dan BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) sebagai pelaksana program sangatlah penting demi tercapainya tujuan dari program-program pengentasan kemiskinan. Kata Kunci: PNPM Mandiri Pedesaan , kebijakan publik.

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik (FISHIPOL) > Administrasi Publik
Depositing User: Admin Administrasi Negara FIS
Date Deposited: 20 May 2015 00:39
Last Modified: 29 Jan 2019 22:23
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/18672

Actions (login required)

View Item View Item