PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA-1998

Samsuri, - (2009) PEMBAHARUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA PASCA-1998. [Experiment/Research] (Unpublished)

[img]
Preview
Text
Laporan_Lengkap_Penelitian_Mandiri_2009.pdf

Download (506kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengeksplorasi pengaruh gerakan reformasi politik terhadap pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia; (2) mengeksplorasi bentuk pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca- 1998 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sebagai bentuk penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penelitian ini terfokus kepada gagasan dan kebijakan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia pasca-1998, terutama untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Analisis isi terhadap sumber-sumber primer berupa dokumen-dokumen kebijakan pendidikan nasional maupun wacana publik. Triangulasi data dilakukan melalui pemeriksaan ulang dokumen satu dengan dokumen lainnya terhadap topik-topik yang relevan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa: Pertama, gerakan reformasi politik membawa pengaruh kuat terhadap upaya pembaharuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia setelah peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami delegitmasi sumber materi kajian karena secara politik, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mencabut Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada Sidang Istimewa MPR November 1998, di mana P4 merupakan materi inti (core subject) dari mata pelajaran PPKn. Kedua, pembaharuan pendidikan kewarganegaraan pasca-1998 di Indonesia ditandai oleh perubahan nomenklatur nama mata pelajaran dari PPKn menjadi Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, dan perubahan orientasi substansi kajian bersifat interdisipliner pendidikan kewarganegaran dalam aspek politik, hukum dan moral kewarganegaraan sebagaimana dimuat dalam standar isi (Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006).

Item Type: Experiment/Research
Subjects: Ilmu Sosial > Sejarah
Umum > Mata Kuliah Umum
Ilmu Sosial > Pendidikan IPS
Ilmu Sosial > Kewarganegaraan dan Hukum
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Depositing User: Dr. Samsuri Samsuri
Date Deposited: 26 Jun 2012 07:36
Last Modified: 03 Sep 2015 13:35
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/1003

Actions (login required)

View Item View Item