Sri, Hartini and Anang Priyanto, M.Hum and Iffah, Nurhayati (2015) KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Experiment/Research]
|
Text
LAPORAN HASIL PHB II 2015 -Sri Hartini dkk.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang direncanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian secara purposive dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi diperkuat dengan focus group discussion (FGD), teknik pemeriksaan data digunakan teknik cross check, dan teknik analisis data dengan teknik analisis induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa model kebijakan kombinasi perlindungan HAM terhadap Narapidana dapat digambarkan sesuai permasalahan riil, antara lain:1) Mengatur “eksistensi” hak atas kebutuhan biologis narapidana di Lapas dalam dalam bentuk bperubahan Undang-Undang (produk legislatif); 2) Mengatur pos anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi narapidana yang menderita sakit sehingga pelayanan kesehatannya akan terpenuhi; 3) Mengatur mengenai anggaran yang dipergunakan untuk melanjutkan keterampilan bagi napi dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumya; 4) Mengatur tentang pengadaan SDM yang profesional dalam bidang pendidikan, agama, kesehatan dan psikologi serta keterampilan dengan melakukan pembaharuan terhadap peraturan yang telah ada sebelumya. Mengenai teknis Kebijakan ini dirancang dalam sebuah peraturan menteri dengan memperhatikan pertimbangan rasional dengan menekankan pada aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Mengenai efektivitas pelaksanaan model kebijakan kombinasi tersebut belum terlaksana, dengan demikian efektivitasnya belum dapat diobservasi. Hal itu disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: Sistem kewenangan yang yang sentralistik, uji coba model kebijakan kombinasi akan berimplikasi pada banyak aspek, narapidana yang jumlahnya besar, serta anggaran yang digunakan untuk keperluan penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan dan lokasi tempat uji coba kebijakan sangat bersifat politis.
| Item Type: | Experiment/Research |
|---|---|
| Additional Information: | Laporan Penelitian Hibah Bersaing 2015 |
| Uncontrolled Keywords: | model kebijakan, HAM narapidana |
| Subjects: | LPPM |
| Divisions: | LPPM - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| Depositing User: | LPPM UNY |
| Date Deposited: | 13 Jul 2016 08:05 |
| Last Modified: | 13 Jul 2016 08:05 |
| URI: | http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/36333 |
Actions (login required)
 |
View Item |