Lumbung Pustaka UNY: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T22:22:28ZEPrintshttp://eprints.uny.ac.id/apw_template/images/sitelogo.pnghttps://eprints.uny.ac.id/2015-07-07T01:25:05Z2019-01-30T00:48:27Zhttp://eprints.uny.ac.id/id/eprint/22750This item is in the repository with the URL: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/227502015-07-07T01:25:05ZDINAMIKA PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
1945-1950Penelitian sejarah ini bertujuan untuk, memberikan gambaran tentang
kondisi Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan.
Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya
Kabupaten Sukoharjo, dan memberikan gambaran tentang perkembangan
pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 1945 sampai dengan
tahun 1950.
Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian
sejarah meliputi heuristis, kritik, interpretasi, dan penyajian. Metode ini dimulai
dari usaha penulis mencari, memilah, dan menyeleksi sumber sejarah, baik
sumber primer maupun sekunder mengenai dinamika pemerintahan Kabupaten
Sukoharjo 1945-1950. Tahap selanjutnya adalah mengkritisi dokumen dinamika
pemerintahan Kabupaten Sukoharjo seperti Maklumat dari Pakubuwono XII
tanggal 30 April 1946, sehingga ditemukan dokumen yang benar-benar nyata dan
dapat dipercaya. Tahap ketiga adalah penilaian dan pemahaman penulis terhadap
isi dokumen, sehingga dapat disatukan dengan sumber-sumber yang telah ada.
Tahap terakhir adalah usaha penulis untuk mengembangkan tulisan dalam bentuk
skripsi dengan dengan judul Dinamika Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo 1945-
1950.
Hasil penelitian ini yang pertama menunjukkan bahwa terjadi kekacauan
politik di Surakarta setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada
tahun 1945 dengan adanya pembentukan pemerintahan baru yang melepaskan diri
dari pemerintahan kutha Surakarta dengan berdirinya kabupaten-kabupaten baru
di wilayah Kutha Surakarta salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo.
Kedua,Kabupaten Sukoharjo sebelum berdiri merupakan wilayah Kutha
Surakarta. Kabupaten Sukoharjo melepaskan diri dari pemerintahan Kutha
Surakarta pada tanggal 15 Juli 1946 dengan keluarnya penetapan pemerintah no.
16/SD tanggal 15 Juli 1946. Ketiga, menunjukkan adanya perkembangan sistem
pemerintahan Kabupaten Sukoharjo menurut periodisasi perundang-undangan
yang perlaku pada tahun 1945-1950 yang terbagi atas periode menurut Undangundang
No : 1 tahun 1945, menurut Undang-undang No : 22 tahun 1948 dan
periode Undang-undang No : 44 tahun 1950. Dengan terbentuknya badan
Perwakilan Daerah dan Badan Eksekutif yang dipimpin oleh kepala daerah, dan
juga telah dibentuknya Dewan Perwakilan daerah yang anggotanya dipilih dari
dan oleh DPRD yang dilengkapi sekertaris DPRD sekaligus menjabat sebagai
sekertaris kepala daerah.
Kata Kunci : Dinamika Pemerintahan, Kabupaten Sukoharjo, 1945-1950.. Edwin Dwi Fadoli