Lumbung Pustaka UNY: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T00:10:25ZEPrintshttp://eprints.uny.ac.id/apw_template/images/sitelogo.pnghttps://eprints.uny.ac.id/2015-07-22T01:45:42Z2019-01-30T01:12:59Zhttp://eprints.uny.ac.id/id/eprint/23627This item is in the repository with the URL: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/236272015-07-22T01:45:42ZKEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DALAM PENERTIBAN BENGKEL UMUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Cilacap dalam penertiban bengkel umum, implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap
dalam menata bengkel umum, serta hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan menata bengkel umum.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian sekaligus menjadi informan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai pelaksana dalam proses penertiban bengkel umum dan juga masyarakat atau pemilik bengkel umum yang terkena dampak penertiban. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini digunakan cara cross check. Dalam cross check data, peneliti menggunakan sumber data hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan pemilik bengkel umum serta dari peraturan-peraturan terkait.
Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penertiban bengkel umum di Kabupaten Cilacap dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 pasal 51 sampai
dengan pasal 53 yang ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum
kendaraan bermotor. Implementasi kebijakan tersebut berjalan kurang maksimal dengan masih sedikitnya bengkel yang terdaftar serta masih lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan.
Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya manusia yang ada dalam dinas tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah kabupaten Cilacap.
Kata kunci : Kebijakan, Penertiban, Bengkel UmumNur Rokhman Arif