Evaluasi Implementasi Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Lembata Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Lembata – NTTMelkior MudaMakingauthorWidihastutiWidihastutiauthorPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Lembata yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lembata Nomor 77 Tahun 2022. Secara khusus, penelitian ini mengkaji tiga aspek pokok sesuai Model Evaluasi Anderson yang telah disesuaikan, yaitu: (1) proses perumusan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan muatan lokal budaya; (2) implementasi kebijakan pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Lembata; dan (3) pelaksanaan evaluasi kebijakan melalui temuan empiris terkait kesesuaian kebijakan dengan praktik di lapangan. Penelitian ini dilandasi kebutuhan akademis untuk memahami bagaimana kebijakan ini disusun, diterapkan, dan dinilai efektivitas awalnya sebagai instrumen pelestarian budaya lokal melalui pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian evaluasi dan metode studi kasus. Lokasi penelitian berada pada dua sekolah yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu SMP Negeri 2 Nubatukan dan SMP Negeri Satu Atap 92 Bean. Subjek penelitian meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Ketua Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Lembata, kepala sekolah, serta guru mata pelajaran muatan lokal budaya Lembata. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen kebijakan, perangkat pembelajaran, dan dokumen KOSP sekolah. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan studi dokumen. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses perumusan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 telah mempertimbangkan kebutuhan pelestarian budaya daerah dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, meskipun dokumentasi proses penyusunan belum sepenuhnya lengkap. (2) Pada tahap implementasi, sekolah-sekolah telah melaksanakan pembelajaran muatan lokal budaya dengan menyesuaikan perangkat ajar dan metode pembelajaran, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber belajar, kompetensi guru yang beragam, dan minimnya pendampingan teknis dari pemerintah daerah. (3) Evaluasi kebijakan belum berjalan secara optimal karena belum adanya mekanisme monitoring terstruktur dari Dinas Pendidikan, sehingga umpan balik terhadap pelaksanaan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan menunjukkan kemajuan awal dalam aspek pelaksanaan pembelajaran, tetapi masih membutuhkan penguatan dari sisi sumber daya, supervisi, dan sistem evaluasi agar tujuan pelestarian budaya melalui pendidikan dapat tercapai secara lebih efektif.KebudayaanPendidikan MenengahEvaluasi Pendidikan2025-01-09Sekolah Pascasarjana;Penelitian dan Evaluasi PendidikanThesis