The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bantul.
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bantul, (2) mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang sistem zonasi PPDB di Sekolah Dasar Kabupaten Bantul, (3) mengungkap hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Permendikbud No.1 Tahun 2021 tentang sistem zonasi PPDB di Sekolah Dasar Kabupaten Bantul (4) merumuskan memo kebijakan sebagai hasil analisis Permendikbud No. 1 Tahun 2021 di Sekolah Dasar Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kebijakan. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar Kabupaten Bantul. Pengumpulan data menggunakan pedekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan menggunakan wawancara kepada pihak sekolah dan orang tua siswa selama bulan Desember hingga Juni 2022. Data sekunder diperoleh dengan menganalisis Permendikbud No. 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PPDB, serta dokumen siswa sebagai persyaratan PPDB. Analisis data menggunakan bantuan software atlas.ti 8.4.18. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Hubberman, dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penyelenggaraan PPDB di sekolah dasar Kabupaten Bantul mengalami kendala utama berupa perbedaan antara aturan pusat dan daerah yang mencederai semangat zonasi. Hal ini menyebabkan favoritisme sekolah dan peluang praktik siswa titipan melalui mekanisme pendaftaran luring. (2) Implementasi kebijakan zonasi PPDB dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hambatan utama termasuk komunikasi yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya, variasi sikap pelaksana kebijakan, serta koordinasi yang kurang efisien antara pemerintah pusat dan daerah. (3) Dua faktor penghambat implementasi kebijakan zonasi adalah ketidakkonsistenan antara ketentuan nasional (Permendikbud No. 1 Tahun 2021) dan panduan daerah, serta ketidaksiapan teknis dan sosial masyarakat terhadap sistem daring. Ini mengakibatkan ketidakseragaman, ketidakadilan, kurangnya transparansi, dan meningkatnya beban administratif bagi sekolah. (4) Rekomendasi yang dihasilkan mencakup peningkatan koordinasi antara kebijakan nasional dan daerah serta penggunaan mekanisme daring dengan asistensi sekolah.
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana
Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bantul. (Text)
HTML Summary of #86723 Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kabupaten Bantul.
Pendidikan Menengah