%L UNY74938
%K policy implementation, education MSS, and junior high school
%D 2019
%T IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
%A Aristi Octaviana Dewi
%I Universitas Negeri Yogyakarta
%X Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan mekanisme implementasi
kebijakan SPM pendidikan, (2) Mengidentifikasi permasalahan implemantasi
kebijakan SPM pendidikan, (3) Mendeskripsikan penyebab permasalahan
implementasi kebijakan SPM pendidikan, dan (4) Mendeskripsikan solusi
pemecahan masalah implementasi kebijakan SPM pendidikan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi
kasus. Subyek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Subbagian
Perencanaan dan Evaluasi, Koordinator SPM Pendidikan Dasar, Koordinator UPT
SPM Pendidikan Dasar, Kepala SMPN 2 Mlati, Kepala SMP Dr. Wahidin Mlati,
dan Kepala SMP Diponegoro Depok. Penentuan subjek di sekolah dilakukan
dengan pertimbangan yaitu 3 sekolah dari 113 sekolah oleh Dinas Pendidikan.
Tempat penelitian berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan sekolah yang
terpilih. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi
dokumen. Uji keabsahan data dilakukandengan uji kredibilitas dan pengujian
validitas. Teknik analisis data menggunakan analisis taksonomi Spradley.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme implementasi kebijakan
SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman dimulai dari sosialisasi atau
pendampingan SPM pendidikan, pengisian angket SPM pendidikan, pelaporan
angket SPM pendidikan, pendataan SPM di SiAPP (Sistem Aplikasi Perhitungan
Pemenuhan), monitoring dan evaluasi SPM pendidikan, analisis data SPM, dan
pengambilan kebijakan sesuai dengan hasil SPM pendidikan. Berdasarkan hasil
sensus pemenuhaan, rata-rata pencapaian SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten
Sleman sudah 95 %. Kebijakan berdampak pada rencana anggaran pendidikan. (2)
Terdapat indikator pencapaian 2.3 dan 9 menurun. (3) Indikator pencapaian 2.3
yaitu kapasitas rombongan belajar menurun 3,44 % karena ada 8 sekolah dari 113
sekolah yang jumlah kapasitas melebihi 32 peserta didik dalam satu rombongan
belajar dan indikator pencapaian 9 yaitu kualifikasi S-1/D-IV dan sertifikasi tenaga
pendidik menurun 0,52 % karena adanya tenaga pendidik yang pensiun digantikan
tenaga tidak tetap. (4) Pemerintah memberikan solusi dengan memberikan
kesempatan sekolah untuk menyesuaikan kapasitas atau mengajukan rombongan
belajar baru. Selain itu, tenaga pendidik yang belum berkualifikasi akan diberikan
waktu untuk melanjutkan dan mengikutsertakan sertifikasi bagi tenaga pendidik
yang sudah menjadi pegawai tetap