%D 2020
%I Program Pascasarjana
%T Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB 2018 di SMP Negeri 10 Yogyakarta dan SMP Negeri 1 Yogyakarta.
%L UNY70428
%X Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan perserta didik (PPDB) SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 1 Yogyakarta; (2) dampak kebijakan sistem zonasi terhadap SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 1 Yogyakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi multi kasus yang dilakukan di SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 1 Yogyakarta pada bulan Juni hingga Oktober 2019. Informan pada penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Pelaksanaan PPDB dengan mengunakan sistem zonasi di sekolah menengah pertama di Kota Yogyakarta melalui (1) tahap PPDB: (a) jalur prestasi (b) jalur zonasi, dan (c) jalur mutasi dengan syarat-syarat tertentu pada tiap tahap. (2) Proses PPDB dilakukan dengan tahap: (a) pendaftaran secara mandiri, (b) tanda bukti pengajuan pendaftaran, (c) verifikasi pendaftaran, (d) memantau hasil seleksi, dan (e) daftar ulang. Berdasarkan hasil wawancara, proses PPDB dianggap sulit oleh sebagian siswa dan orang tua karena harus menggunakan peralatan IT terutama komputer. PPDB zonasi memberikan keuntungan dan kerugian tersendiri bagi siswa. Siswa yang memiliki NEM rendah merasa diuntungkan karena domisili siswa dekat dengan sekolah, sedangkan siswa dengan NEM tinggi tetapi domisilinya jauh dari sekolah dengan kualitas baik merasa dirugikan karena tidak dapat mendaftar ke sekolah bagus. (2) Dampak kebijakan ini bagi guru adalah bertambahnya beban yang harus ditanggung karena siswa dari keluarga broken home kurang mendapat perhatian orang tua. Dampak bagi orang tua adalah proses PPDB yang sulit dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan maupun sekolah. Kebijakan ini juga berpengaruh terhadap kualitas dan mutu sekolah, yang ditunjukkan dengan hasil nilai UTS sebagian besar di bawah KKM.
%A Jauhari Maknuni
%A Muhammad Nur Wangid
%K kebijakan pendidikan, sistem zonasi