%0 Thesis
%9 S2
%A Pamungkas, Roni Anjar
%A Hermawati, Istiana
%B Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
%D 2019
%F UNY:66400
%I Program Pascasarjana
%K evaluasi, implementasi kebijakan wajib belajar, discrepancy
%T Evaluasi Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun bagi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bangka.
%U http://eprints.uny.ac.id/66400/
%X Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang ada di pesisir Kabupaten Bangka. Komponen evaluasi meliputi: (1) Variabel input, yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat pesisir, kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi pendanaan, dan kondisi sarana dan prasarana. (2) Variabel Process, yang terdiri dari kondisi organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, dan koordinasi antar organisasi pelaksana. (3) Variabel output, yang terdiri dari indikator akses dan cakupan kebijakan.  Penelitian evaluasi ini menggunakan model evaluasi discrepancy, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen yang terlibat dalam implementasi kebijakan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat pesisir yang ada di Kabupaten Bangka. Sumber informasi diperoleh dari peserta didik, guru, kepala sekolah, dan kepala UPT Dinas Pendidikan. Instrumen yang digunakan adalah angket, lembar observasi, lembar telaah dokumen, dan pedoman wawancara. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi dan validitas konstruk, yaitu exploratory factor analysis. Reliabilitas diestimasi menggunakan Cronbach’s Alpha, sedangkan instrumen observasi estimasi reliabilitas menggunakan Intraclass Correlation Coeficient. Analisis penelitian menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan, bahwa (1) variabel input berupa (a) kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat pesisir masuk kedalam kategori kurang baik (42.50%) dengan tingkat kesenjangan ekonomi sebesar 78,92% berpenghasilan dibawah UMR; (b) kondisi pendidik dan tenaga kependidikan masuk dalam kategori kurang baik (47.78%.) dengan kesenjangan sebesar 40,62% kualifikasi pendidik dibawah standar; (c) kondisi pendanaan masuk dalam kategori baik (77.46%); (d) kondisi sarana dan prasarana masuk dalam kategori sangat baik (80.36%), (2) variabel process berupa (a) komunikasi antar organisasi pelaksana masuk dalam kategori sangat baik (80.16%); dengan tingkat kesenjangan sebesar 4,92%. (b) kondisi organisasi pelaksana masuk dalam kategori sangat baik (86.11%); (c) koordinasi antar organisasi pelaksana masuk dalam kategori baik (73.44%) dengan tingkat kesenjangan sebesar 9,84%, dan (3) variabel output berupa (1) indikator akses masuk dalam kategori sangat baik (83.38%) dengan tingkat kesenjangan sebesar 5,20% siswa sulit menjangkau akses sekolah; (9) indikator cakupan kebijakan masuk dalam kategori baik (79.56%) dengan tingkat ketercapaian 98,91% masyarakat pesisir dapat tertampung disekolah.