%0 Thesis
%9 S1
%A Apryanto, Rivaldi
%A Miftahuddin,
%B Ilmu Sejarah
%D 2018
%F UNY:60762
%I FIS
%T Reaksi Sultan Muhammad Sirajuddin terhadap Kontrak Politik Kolonial tahun 1886-1945
%U http://eprints.uny.ac.id/60762/
%X Reaksi  Sultan  Muhammad  Sirajuddin  di  Kesultanan  Dompo  terhadap kontrak  politik  Kolonial  adalah  sebagai  bentuk  reaksi  atas  kebijakan  politik Kolonial.  Reaksi  ini  mengakibatkan  Sultan  harus  diasingkan  dan  menjadikan Kesultanan Dompo bergabung dengan Kesultanan Bima. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  (1)  Kondisi  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  politik  di Kesultanan Dompo; (2) Sultan Muhammad Sirajuddin melakukan penentangan terhadap   Kontrak   Politik   Kolonial;   (3)   Dompo   pasca   Pengasingan   dan Meninggalnya Sultan Muhammad Sirajuddin.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  kritis.  Pertama  heuristik, merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua  kritik  sumber  (verifikasi),  merupakan  tahap  penilaian  dan  pengujian terhadap sumber sejarah sehingga diketahui otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Ketiga interpretasi, merupakan tahap penafsiran terhadap fakta sejarah yang   diperoleh   dari   sumber   sejarah   yang   meliputi   analisis   dan   sintesis.   Keempat  historiografi,merupakan  tahap  terakhir  untuk  menyajikan  semua rangkaian fakta sejarah dalam bentuk karya sejarah secara kronologis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penandatangan perjanjian kontrak antara Kesultanan Dompo dan VOC 1669 menjadi awal dari kekuasaan kolonial   di   Dompo.   Perjanjian   tersebut   masa   Hindia-Belanda   dilanjutkan sebagai   kontrak   politik   panjang   antara   Belanda   dan   Sultan   Muhammad Sirajuddin   di   Kesultanan   Dompo   tahun   1886   dan   1905,   menimbulkan penentangan  oleh  Sultan  Dompo.  Hal  ini  berkaitan  dengan  isi  kontrak  yang menurutnya merugikan kesultanan. Atas reaksi Sultan ini, berbagai upaya telah dilakukan   oleh   Belanda   agar   Sultan   Dompo   ini   tunduk   salah   satunya menggunakan strategi politik devide in emperadalam pewarisan tahta. Strategi ini berhasil dan kemudian membuat Sultan Muhammad Sirajuddin diasingkan bersama   kedua   putranya.   Pasca   pengasingan   dan   meninggalnya   Sultan, keadaan  Kesultanan  Dompo  masa  Jepang  digabungkan  dengan  Kesultanan Bima  hingga  Kemerdekaan.  Namun  ketika  Belanda  kembali  dan  membentuk Negara Indonesia Timur (NIT), Kesultanan Dompo menuntut agar berotonomi kembali.     Tuntunan     ini     diterima     daengan     dilantiknya     Sultan     serta dikembalikannya otonomi Kesultanan Dompo tahun 1947.   Kata   Kunci:   Kesultanan   Dompo,   Sultan   Muhammad   Sirajuddin,   Kontrak Politik Kolonial.