TY - THES Y1 - 2011/05/31/ KW - manajemen KW - kebijakan pendidikan KW - pondok pesantren ID - UNY38624 A1 - Azis, Abdul PB - UNY TI - Manajemen Pengambilan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta AV - public N2 - Penelitian bertujuan untuk mengungkap (1) pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen dalam pengambilan kebijakan pendidikan di Pondok Pesantren Al- Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta, yang terdiri dari perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan dampak kebijakan, (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data person, paper dan place dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Penentuan sumber data berupa person dilakukan dengan secara purposif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu (1) penguasaan dan pemahaman terhadap proses pengambilan kebijakan pendidikan, (2) keterlibatan dalam pengambilan kebijakan, serta (3) memiliki waktu untuk dimintai informasi. Sedangkan analisis data dilakukan selama pengumpulan data dengan tiga tahap yaitu reduksi data, display data dan diakhiri dengan verivikasi dan penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, perumusan kebijakan pendidikan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen pondok pesantren yang terdiri dari pengurus, dewan asatidz, serta perwakilan santri. Sedangkan keputusan diambil dengan teknik brainstorming, dan peran kiai sebagai pemberi restu terhadap segala kebijakan yang diambil dalam forum pengambilan kebijakan, kedua, pelaksanaan kebijakan sudah dilengkapi dengan variable-variable yang mendukung terlaksananya kebijakan dengan baik, ketiga, evaluasi sumatif dan formatif dilakukan untuk melihat ketercapaian pelaksanaan kebijakan, keempat, dampak kebijakan pendidikan ditunjukan dengan adanya perubahan sikap serta peningkatan kompetensi santri, kelima, dua hambatan yang paling menonjol dalam pelaksanaan kebijakan yakni minimnya kompetensi pelaksana kebijakan serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ketercapaian kebijakan. M1 - tesis UR - http://eprints.uny.ac.id/38624/ ER -