%0 Conference Paper %A Rosa, Siti Annisa Silvia %B 9th International Conference on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI 9) Faculty Of Social Sciences Yogyakarta State University %D 2015 %F UNY:27936 %T REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH %U http://eprints.uny.ac.id/27936/ %X Desentralisasi melalui otonomi daerah merupakan suatu kewenangan dari pemerintah agar keberadaaan pemerintah di daerah dapat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini diharapkan dapat mampu menterjemahkan keinginan masyarakat secara lebih tepat bila dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan harus mampu melaksanakan good governance dalam semua aspek kepemerintahan, terutama dalam rangka memenuhi pelayanan publik di daerah. Namun kenyataannya, selama ini birokrasi administrasi di pemerintahan daerah belum sesuai dengan harapan publik. Birokrasi di pemerintah daerah sangat kental dipengaruhi oleh politik. Sehingga menimbulkan birokrasi pelayanan publik terorientasi dan terfokus kepada yang memiliki otoritas, kepada pimpinan, bahkan sering kepada golongan atau kelompok tertentu. Fasilitas, keuntungan dan kepentingan tidak sampai kepada rakyat, bahkan sering terakumulasi hanya pada tingkat-tingkat atau golongan/kelompok tertentu saja. Sehingga kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya indeks korupsi di daerah serta rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah. Untuk memperbaiki keadaan tersebut diperlukan pembaharuan-pembaharuan diantaranya: pengembangan budaya pelayanan dimana dapat mengenalkan nilai, simbol, dan perilaku yang menggambarkan pentingnya kedudukan warga dalam birokrasi pemerintahan daerah, serta dapat menjadikan indeks kepuasan warga pengguna sebagai ukuran kinerja yang penting melalui mekanisme survei pengguna (pengaduan, keluhan) secara periodik. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Otonomi Daerah. Tema: Kebijakan Publik dan Pemerintahan