%L UNY23433
%X Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kemudian mendeskripsikan Implementasi
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang No. 7 Tahun 2009 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum dapat terlaksana sesuai
dengan yang diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala penataan
dan pemberdayaan PKL.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
ditentukan dengan cara purposive. Subjek penelitian adalah Margono, S.Sos selaku
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Satpol PP Kabupaten
Magelang, Sugito selaku Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar, Nur Rochmad
selaku Kasubag BUMD Kabupaten Magelang, Narto Suwardi selaku Ketua
Paguyuban PKL Muntilan. Data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan
pengamatan. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Teknis
analisis data digunakan teknik induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) keberadaan pedagang kaki lima di
Kabupaten Magelang yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata perlu
dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang didasarkan
pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (2) implementasi Perda Kabupaten
Magelang No 7 Tahun 2009 belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan
karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL
jika mendapat penertiban dari Dinas Satpol PP Kabupaten Magelang, (3) kendalakendala
yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam penataan dan
pemberdayaan PKL yaitu PKL yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata,
masih banyak PKL yang tidak memiliki izin usaha, tidak ada lahan atau tempat
khusus bagi pedagang kaki lima, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak
mengerti dan kurang paham tentang Perda Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2009,
belum ada jaminan pengganti lokasi usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang terhadap pedagang kaki lima. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala-kendala penataan dan pemberdayaan
PKL diantaranya memberikan tempat lokasi usaha yang telah ditentukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Magelang, mendorong PKL membuat surat izin lokasi usaha.
%A Muh. Abdurohman Najib
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL
%D 2012
%T Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Oleh Muh. Abdurohman Najib