@misc{UNY22343,
          author = {Kusdarini Eny and Widihastuti Setiati and Puspitasari Candra Dewi},
           title = {STUDI EMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK DALAM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK 
PERIZINAN INVESTASI DI DIY},
            year = {2013},
            note = {LAPORAN TAHUNAN PENELITIAN HIBAH BERSAING 2013},
        abstract = {Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan pelaksanaan asas-asas umum
yang baik sebagaimana tertuang dalam UU Pelayanan Publik dalam pelayanan publik
perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) mengidentifikasi
implemenyasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik
perijinan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY; 3)
mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan asas- asas umum yang baik
dalam kebijakan pelayanan publik perijinan investasi di Propinsi DIY. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal riset dengan
pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer yaitu
perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen-dokumen
terkait dengan pelaksanaan asas-asas umum yang baik dalam pelayanan publik
perijinan investasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara,
dokumentasi, observasi dan Focus Group Discussion. Subjek ini adalah pejabat/staff
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pejabat/staff Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian,  masyarakat yang pernah dan
sedang memperoleh layanan publik perijinan investasi di DIY serta  narasumber yang
ahli di bidang kajian asas-asas umum pemerintahan yang baik.. Teknik analisis data
dilakukan secara induktif melalui tahap reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik
telah dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dalam
pelaksanaan layanan perizinan investasi. Di Kota Yogyakarta kebijakan perizinan
investasi yang berbentuk produk-produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah,
Peraturan Walikota, Surat Keputusan Walikota sudah memperlihatkan secara eksplisit
maupun secara implisit implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di
Kabupaten Sleman kebijakan perizinan investasi yang berbentuk produk-produk
hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati
belum banyak yang memperlihatkan secara eksplisit implementasi asas-asas umum
pemerintahan yang baik, namun demikian secara implisit sudah terlihat implementasi
asas-asas umum pemerintahan yang baik.},
             url = {http://eprints.uny.ac.id/22343/}
}