%0 Thesis
%9 S1
%A Gunawan, Andri
%A Eny Kusdarini,
%B PKnH
%D 2013
%F UNY:19892
%I Fakultas Ilmu Sosial
%T PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN
%U http://eprints.uny.ac.id/19892/
%X Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengaturan Perlindungan Hak Anak Jalanan 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan perlindungan hak anak jalanan di Kota Yogyakarta 3) Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan perlindungan hak anak jalanan di Kota Yogyakarta  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2012 sampai dengan September 2012. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Subyek penelitian mencakup Ketua Pimpinan Pembinaan Rawan Sosial dan Remaja Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2 orang anak jalanan dan salah satu orang tua anak jalanan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check.Analisis data mencakup reduksi data, unititasi dan kategorisasi, display data, dan pengambilan kesimpulan,  Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan perlindungan hak anak jalanan di Yogyakarta terdiri dari tiga bagian yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan perlindungan hak anak jalanan adalah mitra kerja baik instansi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perlindungan hak anak jalanan adalah : a.Tingginya populasi dan kompleksitas Permasalahan Kesejahteraan Sosial, b.Sumber dana serta sarana dan prasarana masih terbatas; c.Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah; d.Belum terlaksananya sosialisasi dengan masyarakat secara baik; e.Penanganan masalah anak jalanan masih bersifat parsial; 3) Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengaturan perlindungan hak anak jalanan Dinas Sosial Kota Yogyakarta terus berusaha berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Departemen Sosial dan semua stakeholder dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan hak anak jalanan serta bantuan sumber daya manusia dari sejumlah LSM dan pengurus pengurus Rumah Singgah yang ada di Kota Yogyakarta.  Kata kunci : Pelaksanaan kebijakan, perlindungan hak anak jalanan