%0 Thesis
%9 S1
%A ADHIANTOKO HONY, HONY
%A Abdullah Taman,M.Si., Ak.,
%B Akuntansi
%D 2013
%F UNY:17846
%I Fakultas Ekonomi
%T ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN
%U http://eprints.uny.ac.id/17846/
%X ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN  2007 - 2011)  Oleh :  Hony Adhiantoko  09412144001  ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora tahun 2007-2011 dilihat dari : (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio Efektivitas PAD, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (5) Rasio Keserasian.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Blora. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian  Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.  Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.