@phdthesis{UNY16508, school = {Fakultas Ilmu Sosial}, year = {2010}, title = {PEMANFAATAN PERS NASIONAL OLEH ORGANISASI POLITIK DI INDONESIA 1950-1960}, author = {Mochammad Makhrus}, abstract = {Penelitian sejarah ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail peranan surat kabar bagi partai politik di Indonesia pada tahun 1950-1960. Surat Kabar dijadikan sebagai terompet partai politik untuk menarik simpati masyarakat , dan sebagai penyambung inspirasi atau ide-ide dari pemimpin partai politik yang bersangkutan. Dengan pemanfaatan surat kabar masing-masing partai politik dapat berkampanye lewat berita sebelum berlansungnya pemilihan umum 1955, kemudian berdampak saling menjatuhkan antara masing-masing surat kabar partai politik. Maka dari pada itu surat kabar memberikan pengaruhnya yang besar bagi kelangsungan politik parlementer pada waktu itu dan khususnya bagi organisasi politik. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan penyajian. Heuristik merupakan proses mencari dan mengumpulkan sumber atau data yang berhubungan dengan tema penulisan. Kritik ialah proses menguji sumber atau data, yang terdiri dari kritik intern dan ekstern. Interpretasi yaitu proses menggabungkan makna hubungan fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga membentuk kesatuan penulisan. Penyajian adalah proses menyajikan hasil penelitian sejarah yang telah diperoleh dalam bentuk karya sejarah. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan untuk membantu penulis dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, dengan maksud agar penggambarannya akan lebih menyeluruh. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan sosiologis dan pendekatan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perpolitikan di Indonesia tidak terlepas dari sorotan media pers, hal ini tidak dapat dipungkiri karena perkembangan pers seiring dengan keadaan stabilitas negara yang bersangkutan yang diantaranya mencakup dimensi sosial dan politik. Dimana pers pada waktu itu dimanfaatkan sebagai alat kampanye partai politik yang menyuarakan berita-berita kritikan tajam terhadap lawan politiknya, dan berujung perang berita di antara pers. Pemerintah sendiri merespon itu sebagai kegagalan pers karena beritanya yang tidak mengindahkan nilai-nilai kesopanan, selain itu juga karena pers sering menyinggung pemerintahan Soekarno, sehingga Soekarno dengan mandatnya membreidel persuratkabaran yang dianggap telah mengotori pers, dengan dikeluarkannya Surat Izin Terbit pers dan 19 pasal pernyataan pers yang harus disetujui oleh persuratkabaran mengakibatkan ruang lingkup pers menjadi sempit dan tidak leluasa memberikan kritiknya lagi. Kata kunci : Pers Nasional, Organisasi Politik}, url = {http://eprints.uny.ac.id/16508/} }