UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WANITA DALAM RUMAH TANGGA MELALUI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG “PKDRT” PADA WANITA RURAL DAN URBAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rizqie Auliana, Dra., M.Kes. (2007) UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP WANITA DALAM RUMAH TANGGA MELALUI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG “PKDRT” PADA WANITA RURAL DAN URBAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Experiment/Research]

[img]
Preview
Text
Rizqie_Auliana.pdf

Download (14Kb) | Preview

Abstract

Undang-undang Dasar Negara RI 1945 (UUD 1945) secara jelas menyatakan bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama. Namun sejak dikeluarkannya UU RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah merubah kedudukan tersebut menjadi tidak seimbang. Dalam undang-undang tersebut peran dan kedudukan wanita menjadi lebih rendah dibandingkan pria, sehingga perubahan tersebut diidentifikasikan sebagai salah satu upaya pembakuan peran jender, yang memberi dampak adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender bagi kaum wanita dan bertentangan dengan pasal yang ada dalam UUD 1945. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender bagi wanita membuat hubungan antara suami dan istri menjadi tidak seimbang. Hubungan menjadi bersifat dominasi-sub ordinasi yang memberi peluang munculnya berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga. Sampai saat ini kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai bukan tindak kriminal, bahkan bagi sebagian masyarakat kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah kewajaran dan merupakan suatu hal yang tabu untuk dibicarakan dan pantang diketahui orang lain karena rumah tangga merupakan suatu wilayah pribadi (personal). Kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis (psikologis), kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik meliputi tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, bekas luka, pingsan, keguguran dan kematian. Sedangkan kekerasan psikis (psikologis) adalah tindakan yang mengakibatkan rasa takut dan kehilangan kemampuan untuk mengambil tindakan. Bentuk kekerasan psikis yang bertambah banyak adalah terjadinya perselingkuhan dan pemalsuan surat agar suami bisa menikah lagi. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindak pemaksaan seks dan hubungan seks pada anggota keluarga serta tindakan yang abnormal terhadap istri. Sementara kekerasan ekonomi meliputi menyuruh istri bekerja keras mencari nafkah, dan membatasi atau melarang istri bekerja di dalam dan di luar rumah. Dampak yang dapat terjadi akibat kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga adalah hambatan bagi kemajuan wanita dan penurunan produktifitas sebagai pelaku ekonomi. Semakin meningkatnya kesadaran bahwa kekerasan terhadap wanita telah membawa dampak yang sangat merugikan, maka dibuatlah UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tanggal 14 September 2004. Undang-undang PKDRT dibuat sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah wanita dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Sosialisasi undang-undang PKDRT masih memiliki kendala dan belum menjamin munculnya keberdayaan wanita untuk memperjuangkan dirinya. Sosialisasi belum merata dan belum mampu mencakup seluruh daerah karena keterbatasan sarana dan sumber daya, dan kendala paling utama terhambatnya sosialisasi adalah latar belakang kultur budaya paternalistik yang menghasilkan berbagai ragam persepsi di masyarakat terutama kaum wanita sendiri sehingga banyak dari mereka yang belum tahu fungsi undang-undang PKDRT. Berdasarkan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian tentang sosialisasi UU PKDRT diketahui: 1) Sebagian besar sampel penelitian telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu sedang (15,88) kelompok rural dan baik (17,17) kelompok urban. Setelah proses sosialisasi melalui FGD, ada kenaikan pengetahuan pada sampel kelompok rural menjadi baik (17,17) dan kelompok urban (18,33). Kenaikan pengetahuan lebih cepat terjadi pada kelompok rural yang mengalami kenaikan 6,45% dibandingkan kelompok urban yang naik 5,8%. 2) Seluruh sampel penelitian pernah mendengar tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan korban paling banyak adalah istri dan anak. Sampel juga menyatakan bahwa ada perbedaan kedudukan suami dan istri (98%) meskipun perbedaan ini memicu munculnya KDRT (90%). 3) Kekerasan dalam rumah tangga menurut sampel sebelum FGD adalah tindakan menggertak, menampar, memukul, meninggalkan tanpa sebab, menelantarkan keluarga, dan tidak memberi nafkah (rural 98% dan urban 99%). Sesudah FGD pendapat ini berubah menjadi rural 99% dan urban 100%. Sebanyak 1% responden kelompok rural masih menyatakan jika KDRT adalah memarahi, menggertak, memukul dan menampar. 4) Kekerasan fisik menurut 2% sampel kelompok rural maupun urban: KDRT baru disebut tindak kekerasan jika sampai menimbulkan sakit atau luka. Pendapat ini berubah setelah proses sosialisasi melalui FGD dimana 100% sampel menyatakan jika semua tindakan kekerasan fisik adalah bentuk KDRT. 5) Sebanyak 90% sampel kelompok rural dan urban menyatakan jika menghina, menggertak, melarang atau membatasi istri berkunjung ke rumah teman atau saudara dan mengancam akan mengembalikan istri ke rumah orang tuanya adalah kekerasan psikis. Seteleh sosialisasi pendapat ini meningkat menjadi rural 98% dan urban 100%. Namun 100% sampel menyatakan jika selingkuh dan kawin lagi tanpa ijin adalah tindak kekerasan psikis. 6) Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan perkosaan menurut 98% sampel kelompok rural dan 96% sampel kelompok urban adalah tindak KDRT. Setelah sosialisasi pendapat ini meningkat pada kelompok urban menjadi 97%.7) Menurut 86% sampel kelompok rural dan 70% urban menyatakan jika melaang atau membatasi istri bekerja di luar rumah bukanlah tindak kekerasan ekonomi, apalagi jika suami mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka menyatakan baru dapat dikatakan kekerasan ekonomi jika suami tidak memberi nafkah ( 95% responden rural dan urban). Sesudah FGD ternyata pendapat sampel ada yang berubah sehingga menjadi 85% kelompok rural dan urban. 8) Pendapat 57% sampel kelompok rural dan 64% kelompok urban menyatakan akan mengadu ke lembaga perlindungan perempuan jika mengalami kekerasan fisik. 9) Sedangkan kekerasan psikis yang dialami lebih baik diam saja (92% pendapat kelompok rural) dan mengadu ke keluarga (71% kelompok urban). 10) Kekerasan ekonomi yang dialami lebih baik diadukan ke keluarga sendiri saja (92% pendapat kelompok rural dan 92% urban). 11) Kekerasan seksual lebih baik di adukan ke lembaga perlindungan perempuan (pendapat 45% sampel kelompok rural dan 51% urban), serta melapor polisi (40% sampel kelompok rural dan 42% urban). 12) Upaya pencegahan menurut sampel dapat dilakukan dengan penyuluhan bagi suami dan istri (42%), penyuluhan bagi suami (24%), pembagian buku UU PKDRT (13%), penyuluhan bagi istri (10%), informasi melalui radio, TV (5%), informasi melalui majalah, tabloid dan koran (3%), penyediaan lembaga pendamping (2%), dan sebanyak 1% menyatakan perlunya peran aktif antar anggota keluarga dan masyarakat agar bisa bersama-sama dalam melindungi warga. FT, 2007 (PEND. TEK. BUSANA)

Item Type: Experiment/Research
Subjects: Teknik & Teknologi > Teknik Boga dan Busana
Divisions: Fakultas Teknik > Jurusan Teknik Boga dan Busana
Depositing User: lembaga penelitian
Date Deposited: 06 Sep 2012 14:30
Last Modified: 06 Sep 2012 14:30
URI: http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/5233

Actions (login required)

View Item View Item